Makalah Sejarah hubungan diplomasi indonesia dengan negara lain



SEJARAH HUBUNGAN DIPLOMASI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN
(Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Diplomasi)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas makalah ini.
Makalah ini merupakan tugas mata kuliah Sejarah Diplomasi. Makalah ini merupakan inovasi pembelajaran untuk memahami mata kuliah tersebut secara mendalam, semoga makalah ini dapat berguna untuk mahasiswa pada umumnya.
Kami sebagai penulis mengharapkan kemaklumannya jika  dalam penulisan makalah ini masih terdapat kekurangan dari segi cara penulisan, tata bahasa maupun dari isi mutu penulisan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati yang paling dalam kami harapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kelengkapan dan kesempurnaan makalah ini.
Ucapan terima kasih tak lupa pula kami ucapkan,sebagai wujud rasa syukur dengan tersusunnya makalah ini kepada semua pihak yang telah berpartisipasi selama penyusunan makalah ini, yang telah dengan tulus ikhlas membantu baik secara moril maupun materil, terutama kepada dosen dan teman-teman sekalian.


Ciamis,      2016


 Penulis


BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Diplomasi secara teori yaitu praktek pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi merupakan teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar wilayah jurisdiksi sebuah negara. Diplomasi dilakukan oleh Sjahrir untuk mendapatkan pengakuan internasional atas keberadaan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat, baik secara de jure ataupun de facto. Pengakuan de factoharus memenuhi syarat sebuah negara memiliki unsur sebagai negara yang berdaulat, ada pemimpin, rakyat dan wilayah. Pengakuan de jure pengakuan secara resmi dari dunia luar berdasarkan hukum internasional dan segala
konsekuensinya.
Panduan umum tentang diplomasi Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945, “bahwa sesungguhnya, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Di dalam sejarahnya antara teori dan praktek diplomasi Indonesia tidak berdiri sendiri. Diplomasi  Indonesia adalah cara pelaksanaan politik luar negeri dengan landasan konstitusionalnya pada Pembukaan UUD 1945.
B.     Rumusan Masalah
1.      Bagaimanakah hubungan diplomasi Indonesia dnegan Negara – Negara lain ?
C.    Tujuan Pembuatan Makalah
1.      Untuk menjelaskan hubungan diplomasi Indonesia dengan Negara – Negara lain
D.    Manfaat Pembuatan Makalah
1.      Untuk mengetahui hubungan diplomasi Indonesia dengan Negara – Negara lain

BAB II
PEMBAHASAN

1.      Kerjasama Indonesia Dan Vietnam
Hubungan dan ikatan diplomatik Indonesia sudah terjalin selama lima puluh tahun. Keduanya memiliki konsesus bersama untuk sepakat meningkatkan hubungan dan kerja sama di segala bidang, termasuk kerja sama keamanan dan penanggulangan bajak laut di perairan Selat Malaka serta mengungkapkan saling dukung sebagai dewan keamanan tidak tetap PBB. Hubungan indonesia dan Vietnam utamanya dilandaskan pada aspek kultural dan sosial. Landasan utama hubungan diplomatik kultural Indonesia-dan Vietnam diimplementasikan ke dalam fram sejarah kebudayaan misalnya dengan mlakukan penelitian arkeologi bersama bertajuk ”Kebudayaan Dong Son dan Persebarannya” di masing-masing negara, penelitian reguler bertajuk Consultative Workshop Archeology and Environmental Study on Dong Son Culture” yang mempertemukan peneliti arkeologi dari Vietnam dan Indonesia dengan dihadiri oleh penijau dari negara lain Namun jika ditilik dari kacamata sejarah dan pergolakan pasca perang dunia II dan perang dingin, maka hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam memiliki akar kuat ketika masing-masing negara dipimpin oleh Soekarno dan Ho Chi Minh yang mana pada saat itu isu-isu seputar komunisme dan pembentukan politik poros-porosan menjadi kajian utama menjalin kerja sama dan membangun ikatan dekat. Indonesia sebagai salah satu aktor penting di ASEAN pada masa pergolakan Vietnam dan Kamboja, menggagasi solusi perdamaian bagi keduanya utamanya menyangkut saran kepada Vietnam untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Kamboja dalam bentuk apapun khususnya bantuan politik maupun militer pada salah satu kubu yang sedang berseteru. Indonesia menggagasi supaya rakyat Kamboja diberikan kebebasan penuh dan kesempatan untuk memilih pemimpin untuk mengarahkan revolusi Kamboja ke arah yang dikehendaki.
2.      Kerjasama Indonesia Dengan Kamboja
Setiap negara dalam perjalanan setiap pemerintahannya tentu saja tidak lepas dengan serangkaian pergolakan, baik bersifat intern maupun eksternal. Pergolakan intern kamboja, tercatat pada peristiwa ancaman komunisme kamboja di tahun 1975 di mana banyak yang mengklaim bahwa pergolakan tersebut tidak lepas dari pengaruh negara tetangganya yakni Vietnam dan China. Sedangkan salah satu contoh pergolakan eksternal Kamboja yakni perselisihan dengan Thailand berkaitan dengan candi purba Preah Vihear di perbatasan kedua negara tersebutSepertihalnya Indonesia yang identik dengan negara sumber terorisme, Kamboja juga dikenal berkaitan dengan berbagai permasalahan keamanan dan perbatasan dengan negara tetangganya. Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan permasalahan Kamboja masih sangat luas. Fokus pembahasan memiliki kecenderungan menjadi bias dan terlalu terdispersi. Persengketaan maupun pergolakan di suatu negara yang berdaulat hakekatnya masih merupakan wewenang internal bebas intervensi asing sampai pada tingkat level tertentu negara bersangkutan secara kognitif menyampaikan inkapabilitasnya. Keberadaan forum kawasan, ASEAN dalam hal ini idealnya adalah berpartisipasi aktif dalam menjaga situasi keamanan. Sebagai contoh studi kasus untuk mendapatkan pendekatan perspektif permasalahan, yakni sengketa Candi Preah Vihear di perbatasan Kamboja-Thailand. Permasalahan bilateral antara Kamboja-Thailand telah dibawa dalam pertemuan ASEAN guna mengijinkan ASEAN menjadi jembatan supaya tercapai win-win solution. Melalui Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo dan sebagai tanggapan atas surat yang dikirimkan pemerintah Kamboja, yang meminta ASEAN juga ikut campur untuk mendinginkan ketetgangan yang meningkat atara kedua negara bertetangga tersebut. Akan tetapi beberapa perundingan yang disponsori ASEAN melalui pembicaraan makan siang antarmenteri luar negerinya, mengalami kebuntuan. Sekjen ASEAN, Surin Pitsuwan menyatakan ASEAN tidak bisa mengontrol situasinyaBukankah ini secara implisit mengungkapkan inkapabilitas ASEAN menghadapi permasalahan yang ada, sekaligus seolah mengilustrasikan ASEAN hanya sekedar forum talk shop. Singkat kata, perundingan bilateral pun lebih digalakkan supaya tercapai saling pengertian sekaligus saling menahan diri dari benturan-benturan agresifitas militer. Kebuntuan ini bukan tanpa sebab, tetapi karena tidak ada dari salah satu pihak Kamboja maupun Thailand bersedia untuk berkompromi. Bahkan keupusan pengadilan internasional terhadap kepemilikan kuil tersebut jatuh ke tangan Kamboja ditolak oleh Thailand karena status tanahnya belum jelasOleh karena itu, pemerintah Pnom Penh pun kemudian berinisiatif mengirimkan permohonan agar DK PBB campur tangan dalam menjembatani konflik bilateral Kamboja-Thailand Konflik kedua negara ini merupakan cermin dari inkapabilitas ASEAN yang tidak kompeten dan tidak efektif sebagai fasilitator mediasi supaya terjadinya negosiasi. Hubugan internasional antarkedua negara dan antarnegara di bawah payung ASEAN seolah-olah tidak mencerminkan esensi dari keberadaan ASEAN sebagai forum bersama menciptakan keharmonisan hubungan antaranggotanya. Upaya penyelesaian konflik pun lebih banyak berasal dari inisiatif negara yang sedang bertikai dengan memfokuskan diplomasi bilateral dan multilateral melalui PBB.

3.      Kerjasama Indonesia Dan Brunei Darussalam
23 Maret 2010, Jakarta — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Brunei Darussalam Pehin Datou Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Paduka Hj. Mohammad Yasmin Bin Hj. Umar, Senin Pagi (22/3) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta. Maksud kunjungannya dalam rangka mempererat dan meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara khususnya menjajaki kerjasama di bidang industri pertahanan. Selain melakukan kunjungan ke Menhan RI, Wamenhan Brunei Darussalam juga berencana melakukan kunjungan kedua perusahaan industri pertahanan Indonesia yaitu PT Dirgantara Indonesia dan PT. Pindad di Bandung. Di PT. DI, Wamenhan Brunei Darussalam akan meninjau pesawat milik Brunei Darussalam yang saat ini sedang dalam perawatan. Sedangkan di PT. Pindad, Wamenhan Brunei Darussalam akan melihat Panser APC produksi PT. Pindad. Wamenhan Brunei Darussalam dalam kunjungan kepada Menhan RI menyampaikan, bahwa rencana kunjungannya ke Industri Pertahanan Indonesia adalah dalam rangka menjajaki dan mendalami lebih lanjut kemungkinan kerjasama Industri pertahanan kedua negara sekaligus mendukung pengaktifan kerjasama industri pertahanan di kawasan ASEAN. Menanggapai hal tersebut, Menhan RI atas nama pemerintah Indonesia menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian pemerintah Brunei Darussalam terkait kerjasama industri pertahanan. Hal tersebut menurutnya, akan semakin mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Menhan RI lebih lanjut berharap, ada dukungan yang kuat dari Brunei Darussalam sebagai salah satu negara sahabat agar industri pertahanan ini dapat dikembangkan secara bersama-sama. Terkait perjanjian kerja sama pertahanan kedua Negara atau Defence Coperation Agreement (DCA), Menhan RI menyampaikan bahwa untuk DCA antara Indonesia-Brunei Darussalam saat ini masih dalam proses ratifikasi di parlemen, dan diharapkan dalam waktu dekat akan segera diratifikasi. Menurut Menhan, DCA antara kedua negara sangat penting dalam rangka memperkokoh hubungan kerja sama pertahanan, baik kerja sama di bidang latihan kedua angkatan bersenjata, tukar menukar perwira, kerjasama industri pertahanan, pendidikan maupun kerjasama di bidang lain. Dalam kunjungannya ke Menhan RI tersebut, Wamenhan Brunei Darussalam didampingi Dubes Kerajaan Brunei Darussalam Untuk Indonesia, Dato Paduka Mahmud, Setiausaha Tetap I Kementerian Pertahanan Brunei Darussalam, Dato Paduka Hj. Mustappa Bin Hj. Sirat, dan Atase Pertahanan Brunei Darussalam, Kol. Pangiran Hafiz. Sementara itu, Menhan RI didampingi oleh Wamenhan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Dirjen Strahan Mayjen TNI, Syarifudin Tippe, S.IP, M. Si, Karo Humas Brigjen TNI I Wayan Midhio, M.Phil dan Karo TU Kemhan Laksma TNI Agus Purwoto. Usai diterima Menhan RI, Wamenhan Brunei Darussalam juga diterima secara khusus oleh Wamenhan RI di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut dibahas lebih detail tentang mekanisme kerjasama industri pertahanan kedua negara dan kerjasama teknis lainnya seperti kerjasama di bidang pendidikan dan kerjasama lainnya di bidang pertahanan.

4.      Kerjasama Indonesia Dengan Sri Lanka
Indonesia jalin kerjasama dengan Sri Lanka untuk kembangkan perdagangan produk laut, khususnya timun laut, rumput laut, fin fish dan ikan hias untuk target pasar internasional. Selain melibatkan instansi pemerintah yang relevan, implementasi kerjasama ini juga akan digerakkan oleh sektor bisnis dan swasta. Kerjasama tersebut akan mencakup pelatihan, pertukaran ahli dan usaha bersama. Rencana kerjasama tersebut tertuang dalam Minutes of Meeting yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Dr. Fadel Muhammad dan Menteri Perikanan dan Pengembangan Sumber Daya Akuatik Sri Lanka, Dr. Rajitha Senaratne di Colombo kemarin (27/01/2011). Minutes of Meeting akan ditindaklanjuti dengan penjajakan kerjasama pengembangan perikanan di bawah Memorandum Saling Pengertian di antara kedua Kementerian tersebut. Kerjasama ini dipandang sangat penting, mengingat Indonesia dan Sri Lanka sama-sama negara maritim. Keduanya memiliki kesamaan kepentingan dalam memastikan keberlangsungan sumber daya laut, khususnya Samudera India, melalui budidaya hasil laut. Melalui kerjasama tersebut, kedua negara akan berbagi pengetahuan mengenai pengembangan budidaya hasil laut, terutama metode yang dapat memberikan nilai tambah pada produk olahan. Indonesia dan Sri Lanka telah menjalin kerjasama teknik yang baik sejak lama. Kerjasama di bidang perikanan ini akan mempererat hubungan bilateral dan selanjutnya memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara. Demikian diungkapkan oleh Duta Besar RI untuk Sri Lanka dan Maladewa, Djafar Husein usai mendampingi Menteri Fadel dalam penandatanganan Minutes of Meeting dimaksud. Ia menambahkan bahwa selain membahas rencana kerjasama dengan Kementerian Perikanan dan Pengembangan Sumber Daya Akuatik Sri Lanka, Menteri Fadel juga bertemu dengan Menteri Pembangunan Ekonomi Sri Lanka, Hon. Basil Rajapaksa. Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai berbagai aspek tentang peningkatan kerjasama ekonomi kedua negara. Pertemuan-pertemuan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Delegasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Dr. Fadel Muhammad ke Sri Lanka dan Maladewa pada 26-30 Januari 2011. Kondisi ekonomi Sri Lanka mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dalam dua tahun terakhir ini, setelah Pemerintah Sri Lanka berhasil menuntaskan konflik dengan Liberation Tigers of Tamil Eelam

BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
Indonesia sebagai Negara yang ikut serta dalam gerakan Non – Blok tidak akan pandang bulu dalam menjalin hubungan internasional asalkan dalam menjalin hubungan diplomasi tersebut tidak melangggar UUD 1945.
Hubungan internasional tersebut bertujuan untuk saling meningkatkan kerjasama diberbagai bidang misalnya Ekonomi, Pendidikan, Ataupun militer, hubungan Indonesia dengan Negara Negara regional dituangkan dalam kerjasama ASEAN yang telah dimulai sejak lama.
Hubngan diplomasi sendiri dilaksanakan untuk menjaga persahabatan ataupun menyelesaikan konflik, misalnya hubungan diplomaatik Indonesia zaman kemerdekaan. Pada waktu itu bangsa yang baru lahir ini beruusaha menjalin hubungan diplomatic dengan berbagai Negara dan bangsa supaya mendapat pengakuan secara de facto maupun de jure bahwa Negara Indonesia telah merdeka.


Daftar Pustaka
http://dinalestari97.blogspot.co.id/2013/03/hubungan-kerjasama-antara-indonesia.html

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Makalah Sejarah hubungan diplomasi indonesia dengan negara lain"

Posting Komentar